"Kebijakan Khalifah Agar Mudik Lebaran Menyenangkan"
Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri rakyat Indonesia memiliki kebiasaan yang unik yang disebut dengan ‘mudik’ lebaran. Pada tahun ini saja meski dibayangi naiknya harga tiket dan bahan kebutuhan lainnya akibat kenaikan harga BBM tampaknya semangat mudik tetap tinggi. Menurut Kemenhub diperkirakan lonjakan penumpang arus mudik Lebaran tahun ini naik 7 hingga 10 persen atau sekitar 20 juta orang. Mudik lebaran seharusnya menjadi momen yang membahagiakan karena dapat berkumpul dengan karib kerabat yang dirindukan. Namun sayang berbagai permasalahan rutin mengiringinya mulai dari kemacetan , tingginya angka kecelakaan, harga tiket melangit namun layanannya buruk , membuat mudik lebaran menjadi terasa sulit. Apa penyebab kasus mudik lebaran ini terus berulang setiap tahun bahkan semakin kronis?
Penyakit Kronis Mudik lebaran
Kebiasaan mudik lebaran di Indonesia merupakan konsekwensi logis , mengingat mayoritas penduduknya merupakan masyarakat urban yang saling terpisah dengan keluarga besarnya. Sehingga momen lebaran dijadikan sebagai sarana menjalin silaturahim dengan sanak famili di kampung halaman. Disamping itu menjalin silaturahim dengan sanak famili merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam islam sebagaimana sabda Rasulullah : “Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik pada-Nya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari no. 5983).
Namun sayang mudik lebaran senantiasa diwarnai dengan berbagai permasalahan. Seperti tingginya angka kecelakaan dijalan raya. Sebagaimana dirilis berbagai media, kecelakaan mudik pada tahun lalu tercatat 820 nyawa melayang. Korban luka berat tercatat 1.366 orang dan luka ringan 4.474 orang dengan kerugian materi mencapai total Rp 8,95 miliar. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan di tahun 2012 dibanding tahun 2011 naik 407 kejadian (9 %), meninggal dunia naik 113 korban (16%), luka berat naik 129 korban (11%) , sebanyak 69,5% melibatkan kendaraan roda dua dengan kecelakaan tertinggi terjadi di Pulau Jawa (detik.com). Saking banyaknya kecelakaan mudik yang telah merenggut nyawa ratusan orang selama dua pekan saja membuat Ketua Umum Palang Merah Indonesia, M Jusuf Kalla sampai mengusulkan kecelakaan mudik ditetapkan sebagai bencana nasional.
Permasalahan mudik lainnya yang tak kalah memprihatinkan adalah kemacetan yang luar biasa disepanjang perjalanan. Perjalanan Jakarta- Yogyakarta misalnya pada hari-hari biasa dapat ditempuh sekitar 12 jam, namun pada musim mudik bisa mencapai 36-48 jam. Tentu ini sangat merugikan masyarakat yang mudik karena berkurangnya waktu untuk bersama keluarga besar dan memboroskan bahan bakar minyak (BBM) seta kecapean yang luar biasa.
Penyebab kemacetan ini paling tidak disebabkan oleh tiga hal . Pertama , tingginya harga tiket transportasi umum menyebabkan masyarakat ekonomi lemah terpaksa menggunakan motor, padahal motor bukanlah alat transportasi yang layak untuk perjalanan jarak jauh. Akibatnya jalan raya dipenuhi ribuan motor yang menyebabkan kemacetan. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan memprediksi, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor pada arus lebaran 2013 ini diperkirakan mencapai 3,02 juta kendaraan.
Kedua , buruknya layanan transportasi publik untuk perjalanan mudik dan di tempat tujuan membuat masyarakat kalangan menengah atas lebih memilih menggunakan mobil pribadi . Pada lebaran tahun ini diperkirakan 6 juta orang menggunakan mobil pribadi sementara pengguna jasa angkutan bus umum, pesawat, kereta api dan bus angkutan mudik gratis relatif lebih sedikit, 2.5 juta orang.
Ketiga , Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan perbaikan yang tambal sulam. Jalur sepanjang pantai utara (pantura) Jawa merupakan potret praktik tambal sulam dalam politik infrastruktur negeri ini. Bayangkan, jalur pantura yang menjadi nadi infrastruktur jalan Pulau Jawa diperbaiki secara tambal sulam. Celakanya, perbaikan berlangsung saban tahun menjelang Lebaran. Dengan metode tambal sulam, tidak mengherankan jika umur jalan tidak bertahan lama. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pun mengakui sebagian besar perbaikan jalan berupa penambalan. Jalan yang dibeton setiap tahun hanya 30 kilometer dari total panjang 1.341 kilometer. Banyaknya jalan yang dibiarkan rusak dan perbaikan tambal sulam yang dilakukan mendekati lebaran membuat kemacetan semakin parah.
Akar Masalah ‘Penyakit Kronis‘ Mudik Lebaran
Munculnya permasalahan mudik lebaran ini adalah akibat pemerintah mengadopsi sistem demokrasi kapitalis dalam pengelolaan negara. Menurut pandangan kapitalis dalam pelaksanaan pelayanan publik seperti transportasi, negara hanya berfungsi sebagai legislator dan fasilitator saja, sedangkan yang bertindak sebagai operator atau pelaksana diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya berbagai layanan publik termasuk layanan transportasi dikelola dalam kaca mata bisnis/komersil baik dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah melalui tangan-tangan BUMN atau BUMD. Sebagai konsekwensinya dapat kita rasakan harga tiket transportasi publik mahal namun layanannya buruk. Demi mengejar untung tidak jarang angkutan umum yang sudah tidak layak jalan tetap beroperasi , mengabaikan keselamatan penumpang karena rawan kecelakaan. Demi mengejar setoran kendaraan diisi melebihi kapasitas, akibatnya penumpang berdesak-desakkan satu sama lain jauh dari rasa aman dan nyaman. Manusia tidak diperlakukan layaknya manusia.
Akibat diterapkannya sistem kapitalis juga, negara dibikin bangkrut, karena semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak pengeloaannya diserahkan pada para kapitalis pemilik modal termasuk pihak asing. Negara hanya mendapatkan sekedar bagi hasil atau pajak/royalti dari pengelolaan tersebut . Akibatnya pendapatan negara sebagian besar hanya didukung oleh pajak yang dipungut dari rakyatnya sendiri. Maka dengan alasan keterbatasan dana, infrastruktur dibiarkan tidak terurus. Ribuan kilo meter jalan rusak dan berlubang dibiarkan bertahun-tahun. Kalaupun ada perbaikan hanyalah sekedar tambal sulam .
Lebih parah lagi akibat sistem kapitalis yang mendewakan kenikamatan materi semata, melahirkan aparat negara bermental korup. Mereka mengemban tugas dalam rangka berburu rente. Sudah menjadi rahasia umum aparat negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat tidak segan-segan berselingkuh dengan pengusaha menyunat dana yang sudah terbatas. Sehingga kualitas jalan jauh dari harapan. Meskipun setiap tahun diperbaiki tidak jarang jalan yang baru saja diperbaiki hanya beberapa bulan sudah kembali rusak bahkan dengan kerusakan yang lebih parah. Setiap proyek infrastruktur dijadikan ‘proyek abadi’ sebagai lahan korupsi.
Pengelolaan kapitalistik ini juga mengakibatkan pengembangan wilayah tidak terencana dan terpadu. Pembangunan hanya dipusatkan pada kota-kota besar saja sesuai kebutuhan investor, sementara daerah-daerah hampir tidak tersentuh pembangunan. Padahal seharusnya setiap wilayah dapat dikembangkan karena memiliki daya dukung masing-masing yang dibutuhkan masyarakatnya.Inilah yang mendorong masyarakat desa melakukan urbanisasi besar-besaran ke kota yang jaraknya jauh dari daerah asalnya. Dengan demikian mereka berada terpisah dari keluarga besar mereka. Dan ketika lebaran dijadikan momen bersilaturahim dengan sanak keluarga sangat begantung pada layanan transportasi yang memadai.
Bagaimana Kebijakan Khalifah Agar Mudik Lebaran Menjadi Perjalanan yang Menyenangkan?
Dalam pandangan Islam penguasa hadir dalam rangka mengurusi kemaslahatan umum umat. Sehingga seorang penguasa dalam hal ini khalifah beserta para aparat yang membantunya memastikan apakah semua kebutuhan rakyat baik muslim ataupun non muslim sudah terpenuhi dengan baik. Khilafah mengatur arus mudik setidaknya dengan prinsip berikut: Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur, pengadaan moda transportasi dengan segala kelengkapannya adalah tanggung jawab negara, peran negara tidak dibenarkan direduksi sebatas regulator dan fasilitator saja. Artinya dengan alasan apapun tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada investor swasta. Hal ini karena Khalifah adalah pelayanan masyarakat, sebagai mana ditegaskan Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallaam, yang artinya, “Pemimpin (Khalifah) adalah pelayan, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya” (HR HR Bukhari). Kedua, sebagai wujud prinsip strategi pelayanan khilafah yang mengacu pada tiga aspek. Yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan memberikan pelayanan, dan dilaksanakan oleh individu yang mampu dan profesional, karena Rasulullah saw telah bersabda, yang artinya, “Sesungguhnya Allah swt mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh (melaksanakan qishash) lakukanlah secara ihsan. Jika kalian menyembelih lakukanlah secara baik/sempurna.” (HR Muslim); maka negara akan membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki, seperti teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri. Ketiga, anggaran yang bersifat mutlak, dari sumber-sumber yang sesuai syariah, dan dikelola secara jujur dan penuh amanah. Keempat, tata kelola transportasi dilakukan secara terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi pembangunan transportasi yang bersifat tambal sulam, boros biaya dan kualitas buruk seperti saat ini. Semua itu dapat menjamin mudik lebaran menjadi perjalanan yang menyenangkan.
Sementara faktor yang tak kalah penting adalah upaya preventif yang dilakukan Khalifah dengan perencanaan tata kelola wilayah yang baik untuk meminimalisasi urbanisasi. Seperti yang pernah direalisasikan saat pembangunan kota Bagdad di masa kejayaan Islam. Setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan di situ dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Dengan demikian memungkinkan seseorang hidup dalam komunitas keluarga besarnya. Oleh karena itu ketika mereka ingin menjalin silaturahim dengan kerabatnya tidak membutuhkan perjalanan yang jauh sehingga dapat dilakukan kapan saja. Untuk mengatasi arus mudik, Daulah Khilafah sudah memberi contoh lebih dari seabad yang lalu. Sehingga kembali pada kehidupan Islam adalah kewajiban dari Allah swt dan merupakan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan. Wallahu’alam []
Oleh : Maiyesni
Lajnah Mashlahiyah MHTI
Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri rakyat Indonesia memiliki kebiasaan yang unik yang disebut dengan ‘mudik’ lebaran. Pada tahun ini saja meski dibayangi naiknya harga tiket dan bahan kebutuhan lainnya akibat kenaikan harga BBM tampaknya semangat mudik tetap tinggi. Menurut Kemenhub diperkirakan lonjakan penumpang arus mudik Lebaran tahun ini naik 7 hingga 10 persen atau sekitar 20 juta orang. Mudik lebaran seharusnya menjadi momen yang membahagiakan karena dapat berkumpul dengan karib kerabat yang dirindukan. Namun sayang berbagai permasalahan rutin mengiringinya mulai dari kemacetan , tingginya angka kecelakaan, harga tiket melangit namun layanannya buruk , membuat mudik lebaran menjadi terasa sulit. Apa penyebab kasus mudik lebaran ini terus berulang setiap tahun bahkan semakin kronis?
Penyakit Kronis Mudik lebaran
Kebiasaan mudik lebaran di Indonesia merupakan konsekwensi logis , mengingat mayoritas penduduknya merupakan masyarakat urban yang saling terpisah dengan keluarga besarnya. Sehingga momen lebaran dijadikan sebagai sarana menjalin silaturahim dengan sanak famili di kampung halaman. Disamping itu menjalin silaturahim dengan sanak famili merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam islam sebagaimana sabda Rasulullah : “Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik pada-Nya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari no. 5983).
Namun sayang mudik lebaran senantiasa diwarnai dengan berbagai permasalahan. Seperti tingginya angka kecelakaan dijalan raya. Sebagaimana dirilis berbagai media, kecelakaan mudik pada tahun lalu tercatat 820 nyawa melayang. Korban luka berat tercatat 1.366 orang dan luka ringan 4.474 orang dengan kerugian materi mencapai total Rp 8,95 miliar. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan di tahun 2012 dibanding tahun 2011 naik 407 kejadian (9 %), meninggal dunia naik 113 korban (16%), luka berat naik 129 korban (11%) , sebanyak 69,5% melibatkan kendaraan roda dua dengan kecelakaan tertinggi terjadi di Pulau Jawa (detik.com). Saking banyaknya kecelakaan mudik yang telah merenggut nyawa ratusan orang selama dua pekan saja membuat Ketua Umum Palang Merah Indonesia, M Jusuf Kalla sampai mengusulkan kecelakaan mudik ditetapkan sebagai bencana nasional.
Permasalahan mudik lainnya yang tak kalah memprihatinkan adalah kemacetan yang luar biasa disepanjang perjalanan. Perjalanan Jakarta- Yogyakarta misalnya pada hari-hari biasa dapat ditempuh sekitar 12 jam, namun pada musim mudik bisa mencapai 36-48 jam. Tentu ini sangat merugikan masyarakat yang mudik karena berkurangnya waktu untuk bersama keluarga besar dan memboroskan bahan bakar minyak (BBM) seta kecapean yang luar biasa.
Penyebab kemacetan ini paling tidak disebabkan oleh tiga hal . Pertama , tingginya harga tiket transportasi umum menyebabkan masyarakat ekonomi lemah terpaksa menggunakan motor, padahal motor bukanlah alat transportasi yang layak untuk perjalanan jarak jauh. Akibatnya jalan raya dipenuhi ribuan motor yang menyebabkan kemacetan. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan memprediksi, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor pada arus lebaran 2013 ini diperkirakan mencapai 3,02 juta kendaraan.
Kedua , buruknya layanan transportasi publik untuk perjalanan mudik dan di tempat tujuan membuat masyarakat kalangan menengah atas lebih memilih menggunakan mobil pribadi . Pada lebaran tahun ini diperkirakan 6 juta orang menggunakan mobil pribadi sementara pengguna jasa angkutan bus umum, pesawat, kereta api dan bus angkutan mudik gratis relatif lebih sedikit, 2.5 juta orang.
Ketiga , Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan perbaikan yang tambal sulam. Jalur sepanjang pantai utara (pantura) Jawa merupakan potret praktik tambal sulam dalam politik infrastruktur negeri ini. Bayangkan, jalur pantura yang menjadi nadi infrastruktur jalan Pulau Jawa diperbaiki secara tambal sulam. Celakanya, perbaikan berlangsung saban tahun menjelang Lebaran. Dengan metode tambal sulam, tidak mengherankan jika umur jalan tidak bertahan lama. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pun mengakui sebagian besar perbaikan jalan berupa penambalan. Jalan yang dibeton setiap tahun hanya 30 kilometer dari total panjang 1.341 kilometer. Banyaknya jalan yang dibiarkan rusak dan perbaikan tambal sulam yang dilakukan mendekati lebaran membuat kemacetan semakin parah.
Akar Masalah ‘Penyakit Kronis‘ Mudik Lebaran
Munculnya permasalahan mudik lebaran ini adalah akibat pemerintah mengadopsi sistem demokrasi kapitalis dalam pengelolaan negara. Menurut pandangan kapitalis dalam pelaksanaan pelayanan publik seperti transportasi, negara hanya berfungsi sebagai legislator dan fasilitator saja, sedangkan yang bertindak sebagai operator atau pelaksana diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya berbagai layanan publik termasuk layanan transportasi dikelola dalam kaca mata bisnis/komersil baik dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah melalui tangan-tangan BUMN atau BUMD. Sebagai konsekwensinya dapat kita rasakan harga tiket transportasi publik mahal namun layanannya buruk. Demi mengejar untung tidak jarang angkutan umum yang sudah tidak layak jalan tetap beroperasi , mengabaikan keselamatan penumpang karena rawan kecelakaan. Demi mengejar setoran kendaraan diisi melebihi kapasitas, akibatnya penumpang berdesak-desakkan satu sama lain jauh dari rasa aman dan nyaman. Manusia tidak diperlakukan layaknya manusia.
Akibat diterapkannya sistem kapitalis juga, negara dibikin bangkrut, karena semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak pengeloaannya diserahkan pada para kapitalis pemilik modal termasuk pihak asing. Negara hanya mendapatkan sekedar bagi hasil atau pajak/royalti dari pengelolaan tersebut . Akibatnya pendapatan negara sebagian besar hanya didukung oleh pajak yang dipungut dari rakyatnya sendiri. Maka dengan alasan keterbatasan dana, infrastruktur dibiarkan tidak terurus. Ribuan kilo meter jalan rusak dan berlubang dibiarkan bertahun-tahun. Kalaupun ada perbaikan hanyalah sekedar tambal sulam .
Lebih parah lagi akibat sistem kapitalis yang mendewakan kenikamatan materi semata, melahirkan aparat negara bermental korup. Mereka mengemban tugas dalam rangka berburu rente. Sudah menjadi rahasia umum aparat negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat tidak segan-segan berselingkuh dengan pengusaha menyunat dana yang sudah terbatas. Sehingga kualitas jalan jauh dari harapan. Meskipun setiap tahun diperbaiki tidak jarang jalan yang baru saja diperbaiki hanya beberapa bulan sudah kembali rusak bahkan dengan kerusakan yang lebih parah. Setiap proyek infrastruktur dijadikan ‘proyek abadi’ sebagai lahan korupsi.
Pengelolaan kapitalistik ini juga mengakibatkan pengembangan wilayah tidak terencana dan terpadu. Pembangunan hanya dipusatkan pada kota-kota besar saja sesuai kebutuhan investor, sementara daerah-daerah hampir tidak tersentuh pembangunan. Padahal seharusnya setiap wilayah dapat dikembangkan karena memiliki daya dukung masing-masing yang dibutuhkan masyarakatnya.Inilah yang mendorong masyarakat desa melakukan urbanisasi besar-besaran ke kota yang jaraknya jauh dari daerah asalnya. Dengan demikian mereka berada terpisah dari keluarga besar mereka. Dan ketika lebaran dijadikan momen bersilaturahim dengan sanak keluarga sangat begantung pada layanan transportasi yang memadai.
Bagaimana Kebijakan Khalifah Agar Mudik Lebaran Menjadi Perjalanan yang Menyenangkan?
Dalam pandangan Islam penguasa hadir dalam rangka mengurusi kemaslahatan umum umat. Sehingga seorang penguasa dalam hal ini khalifah beserta para aparat yang membantunya memastikan apakah semua kebutuhan rakyat baik muslim ataupun non muslim sudah terpenuhi dengan baik. Khilafah mengatur arus mudik setidaknya dengan prinsip berikut: Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur, pengadaan moda transportasi dengan segala kelengkapannya adalah tanggung jawab negara, peran negara tidak dibenarkan direduksi sebatas regulator dan fasilitator saja. Artinya dengan alasan apapun tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada investor swasta. Hal ini karena Khalifah adalah pelayanan masyarakat, sebagai mana ditegaskan Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallaam, yang artinya, “Pemimpin (Khalifah) adalah pelayan, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya” (HR HR Bukhari). Kedua, sebagai wujud prinsip strategi pelayanan khilafah yang mengacu pada tiga aspek. Yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan memberikan pelayanan, dan dilaksanakan oleh individu yang mampu dan profesional, karena Rasulullah saw telah bersabda, yang artinya, “Sesungguhnya Allah swt mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh (melaksanakan qishash) lakukanlah secara ihsan. Jika kalian menyembelih lakukanlah secara baik/sempurna.” (HR Muslim); maka negara akan membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki, seperti teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri. Ketiga, anggaran yang bersifat mutlak, dari sumber-sumber yang sesuai syariah, dan dikelola secara jujur dan penuh amanah. Keempat, tata kelola transportasi dilakukan secara terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi pembangunan transportasi yang bersifat tambal sulam, boros biaya dan kualitas buruk seperti saat ini. Semua itu dapat menjamin mudik lebaran menjadi perjalanan yang menyenangkan.
Sementara faktor yang tak kalah penting adalah upaya preventif yang dilakukan Khalifah dengan perencanaan tata kelola wilayah yang baik untuk meminimalisasi urbanisasi. Seperti yang pernah direalisasikan saat pembangunan kota Bagdad di masa kejayaan Islam. Setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan di situ dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Dengan demikian memungkinkan seseorang hidup dalam komunitas keluarga besarnya. Oleh karena itu ketika mereka ingin menjalin silaturahim dengan kerabatnya tidak membutuhkan perjalanan yang jauh sehingga dapat dilakukan kapan saja. Untuk mengatasi arus mudik, Daulah Khilafah sudah memberi contoh lebih dari seabad yang lalu. Sehingga kembali pada kehidupan Islam adalah kewajiban dari Allah swt dan merupakan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan. Wallahu’alam []
Oleh : Maiyesni
Lajnah Mashlahiyah MHTI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar